Sarana
  • Mode suara
  • Perbesar teks
  • Perkecil Teks
  • Saturasi
  • Abu abu
Close

Recent Search Keywords

  • Finance
  • Idea
  • Service
  • Growth
  • Plan
Jl. Urip Sumoharjo No.269
  • e-Lapor
  • Login
  • (0411) 352 487
  • Beranda
  • PROFIL BKD
    • Tentang BKD
    • Tentang Sulsel
    • Sekretariat
    • Layanan Informasi
    • Struktur Organisasi BKD
  • KEPEGAWAIAN
    • Statistik Pegawai Pemprov Sulsel
    • Sebaran PNS Se-Sulawesi Selatan
    • Grafik
    • Buku Profil PNS Sulawesi Selatan
  • INFORMASI
    • Berita
    • Download
    • Pengumuman
    • Produk Hukum
    • Daftar Aset dan Investasi BKD
    • Laporan Layanan Informasi Publik 2023
    • Informasi Statistik Layanan Informasi Publik BKD
  • LAYANAN
    • Berita
    • Download
    • Pengumuman
    • Produk Hukum
    • Daftar Aset dan Investasi BKD
    • Laporan Layanan Informasi Publik 2023
    • Informasi Statistik Layanan Informasi Publik BKD
  • RAGAM
    • Infografis
    • Galeri Foto
    • Galeri Video
    • Link Terkait
  • PPID
    • Permohonan Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Register Permohonan Informasi
    • Pengajuan Keberatan
      • Prosedur Pengajuan Keberatan
      • Formulir Pengajuan Keberatan
      • Register Pengajuan Keberatan
    • Profile PPID
    • Berkala
    • Setiap Saat
    • Serta Merta
    • Daftar Informasi Dikecualikan
    • Gallery Foto
    • Tugas dan Fungsi PPID Pembantu
    • Struktur Organisasi PPID Pembantu
    • Visi dan Misi PPID Pembantu
    • Maklumat Pelayanan Informasi Publik
    • Daftar Aset dan Investasi BKD
  • DOKUMEN PERANCANAAN
    • Renstra BKD 2024-2026
    • Renja BKD 2025
    • SK IKU BKD 2024-2026
    • Laporan Keuangan BKD Tahun 2023
    • DPA BKD Tahun 2022
    • DPA BKD Tahun 2023
    • Ringkasan RKA Pokok BKD Tahun 2023 dan 2024
    • LKJIP BKD Tahun 2024
    • Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2024
    • Belanja Modal Laptop 2023
  • DOKUMEN PPID
    • Ruang PPID BKD
    • Struktur dan alur Pelayanan PPID BKD
    • Papan Bicara PPID BKD
    • Meja Pelayanan PPID BKD
    • Daftar Aset dan Investasi BKD
    • Neraca Keuangan BKD 2023
    • Laporan Realisasi Anggaran BKD
    • DPA BKD 2023 dan 2024
    • Laporan Survei Kepuasan Masyarakat BKD 2023
logo

Contact Info

  • Chicago 12, Melborne City, USA
  • +88 01682648101
  • info@example.com

Aparatur Negara Diimbau Tidak Nambah Cuti Lebaran

02Juni 17

  • Admin
  • 597 View(s)
Bagikan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI untuk tidak menambah cuti tahunan saat Lebaran. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/21/M.KT.02/2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H.

Imbauan tersebut dikeluarkan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.  Tahun ini ada 6 hari cuti bersama, yakni 4 hari cuti lebaran,  Natal dan Tahun Baru.

Dengan adanya surat tersebut diharapkan PNS dapat memberikan pelayanan optimal sebelum dan sesudah lebaran. Melalui SE tersebut, Menteri PANRB mengingatkan, setelah cuti bersama dan libur lebaran berakhir, dipastikan seluruh aktivitas pemerintah harus sudah berjalan normal, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk itu, Menteri mengimbau para pimpinan instansi pemerintah untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama. “Seluruh Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI tidak perlu nambah cuti,” imbuhnya.

Namun himbauan ini tidak berlaku untuk aparatur negara yang pada saat cuti bersama tetap bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain.  “Untuk petugas yang tetap bekerja saat cuti bersama, dapat diberikan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut,” imbuhnya.

Menteri minta agar himbauan ini diteruskan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit oraganisasi yang paling rendah.

Selain itu, instansi pemerintah juga dihimbau untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan surat menteri ini. Hal ini untuk menjaga kedisplinan Aparatur Negara baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman menjelaskan, dengan berlakunya PP 11/2017 tersebut, pegawai negeri tidak perlu khawatir lagi dengan hak cuti tahunannya, yakni 12 hari. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan.

Lebih dari itu, kalau dihitung, jumlah hari libur dan cuti bersama sudah cukup panjang. Ditambah lagi dengan hari Sabtu dan Minggu. “Total cuti bersama, libur Idul Fitri ditambah libur Sabtu dan Minggu berjumlah sembilan hari. Rasanya cukup untuk bersilaturahmi lebaran,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/05).

 

sumber: www.menpan.go.id

Related Post

Penyampaian Perubahan Hasil Seleksi Kompetensi dan Pengisian Daftar Riwayat Hidup PPPK Tahap Kedua Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024

2025-07-21

Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi dan Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024

2025-07-01

Pengumuman Perubahan Hasil Seleksi administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Periode Kedua Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024

2025-05-14

Pengumuman Perubahan Hasil Seleksi administrasi Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Periode Kedua Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024

2025-05-13

ASN Berakhlak dan Sipakatau

Core Value ASN Sulawesi Selatan.

  • Beranda
  • Profil Pimpinan
  • Visi Misi
  • Berita
  • e-Lapor
  • Login

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan/ bkd.sulselprov.go.id

  • Alamat

    Jl Urip Sumoharjo No. 269,

  • Phone

    (0411) 352 487

  • Email

    bkd.sulsel@gmail.com

© 2022 By Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan/ bkd.sulselprov.go.id. All Rights Reserved.